PTp perkecambahan

Sejarah bale belek di desa jeruwaru kecamatan jeruwaru kabupaten lombok timur

Sejarah bale belek di desa jeruwaru kecamatan jeruwaru kabupaten lombok timur

Pendahuluan

        Masa peradaban  islam di indonesia di mulai pada awal abad ke 15 dengan munculnya kerajaan samudra pasai peradaban baru itu di bawa oleh para pedagang dari Gujarat yang berlayar ke arah timur. Penyebar agama islam yang terkenal ketika itu antara lain Nuruddin ar-raniri dan Maulana malik ibrahim.

        Di jawa peralihan peradaban dari jaman hindu-Budha ke islam di tandai dengan ke munduran kerajaan majapahit. Surutnya kerajaan berskala Nasional itu di susul kemudian berdirinya kerajaan islam di jawa, yaitu Demak (dalam babat tanah jawi sering di sebut dengan nama demak bintoro) penyebaran agama islam di jawa tidak terlepas dari peranan para wali, yaitu ulama besar dari kaum bangsawan.

        Para wali mempunyai para dewan yang  terdiri atas 9 wali utama. Mereka disebut dengan istil;ah Walisongo. Wali yang terkenal di daerah jawa timur adalah Sunan giri, sedangkan di pante selatan sunan kalijaga di pegunungan kapur utara terkenal sunan kudus dan daerah pasundan dengan sunan gunung jati.

Pada mulanya perkembangan agama islam di pulau lombok di sebarkan oleh para ulama dari tanah jawa. Dalam menyebarkan agamanya, mereka berlayar ke indonesia bagian timur hingga ke maluku.penyebaran agama islam di pulau lombok yang terkenal adalah putra sunan giri gresik yang bernama sunan prapen.

Agama islam mulai di kembangkan dari mulai lombok timur.barulah kemudian menyebar ke lombok tengah dan bagian barat. Sebuah fakta sejarah, di daerah tandus lombok timur bagian selatan berdiri sebuah kerajaan, yaitu pena. Secara konkret pena lebih tepat disebut sebagai keulamaan daripada sebuah kerajaan islam. Pena diperintah oleh seorang pemban (raja kecil, datu) yang sekaligus menjadi ulama agama islam. Datu yang terkenal adalah raden suryajaya sumpeno. Ia digantikan oleh pangeran mimjimak yang bergelar pemban tanggal peras atau baru tanggan.

Di lombok mereka menyebarkan ajaran islam yang disesuaikan dengan perkembangan adat sasak. Pusat penyebaran agama islam berbasis budaya jawa. Kemudian dengan pola yang sama, ia menyebarkan agama islam di sekitar sakra.  Pena mengalami kemunduran karena sumber-sumber air di Bawah bukit dikuasai pasukan langko. Upaya pengisolasian pena itu terkenal dengan sebutan politik rerepik aik. Dalam perkembangannya, terjadi perpindahan pusat kegiatan dari bukit pena ke wengkek di desa yang sama.

Sejarah Bale Beleq

Alkisah awal mula di bentuknya bale beleq, pertama kali yaitu karena adanya 9 wali yang berada di daerah jerowaru untuk menyebarkan agama islam di wilayah bagian timur indonesia, di namakan bale beleq karena tempat itu merupakan  tempat persinggahan atau pondok para wali untuk memabngun masjid pertama yang ada di daerah tersebut.

Bale beleq di temukan karena pecahan batu yang di lontarkan dari batu ringgit dan di temukannya anak panah yang di lontarkan dari batu dago’ pantai selatan lombok yang di lontarkan abdul kadir jailani atau bahrudin.

Pada masa hijrahnya 9  wali dari jawa ke lombok, di daerah jerowarulah tempat mereka singgah pertama kali, karena niat mereka untuk menyebarkan agama islam di wilayah timur indonesia, maka mereka membuat suatu pondok dan masjid  di daerah jerwoaru yang di mana sekarang masjidnya bernama jami’fatul mubin. selama proses pembuatan masjid,balek belek merupakan tempat istrahatnya para wali selama peroses pembuatan mesjid tersebut.

Pondok yang merka dirikan itu tepat  di temukannya lontaran batu dan panah yang dulunya di lontarkan oleh abdul kadir jaelani atau bahrudin, proses pembuatan pondok tersebut berlangsung selama 1 hari setelah itu mereka  membuat masjid untuk menyebarkan islam di daerah lombok bagian jerowaru, dari situlah awal penyebaran islam untuk wilayah indonesia bagian timur .

Bale beleq daerah jerowaru merupakan pusat perkumpulan para wali dan pengikutnya  pada daerah bagian timur indonesia untuk melakukan pertemuan, seiring berjalannya waktu dan pada masa penjajahan anak agung konon katanya 9 wali  dan para pengikutnya tiba-tiba menghilang dari daerah tersebut dan yang tersisa hanya bale beleq dan masjid yang di bangun oleh para wali tersebut.

Konon ceritanya bale beleq daerah jerowaru merupakan suatu daerah yang di katakan keramat sehingga anak agung dan para pengikutnya tidak berani memasuki daerah tersebut, setelah selesainya masa kejayaannya anak agung, konon katanya muncullah seorang yang bernama Dewa mas panji atau Raden mas panji yang di percayai keturunan dari salah satu dari 9 wali tersebut, di mana dialah yang mendirikan jerowaru tersebut yang dulunya bernama juluwaru yang artinnya awal dari suatu daerah. Pada kepemimpianan Raden mas panji, bale belek pada daerah jerukwaru dijadikan sebagai pusat keagamaan karena di yakini sebagai tempat meditasi para wali.karena ditemukannya peningalan wali berupa Al-quran dan brazanji. Dari zaman ke zaman balai belek jerukwaru merupakan suatu tempat yang dilindungi oleh warga tersebut.

Ketika Jepang masuk ke Indonesia jeru waru merupakan suatu tempat jalur transportasi perdagangan dan tempat peristirahatan para penjajah Indonesia. Lombok dulunya tidak pernah di jajah oleh negara asing. Melainkan menjalin ikatan kerja sama untuk membuat jalur transpotasi dan  perdgangan.

Pada masa kemrdekaan mulai ada perkembangan kehidupan pada daerah jerukwaru, pada masa itu pun balek blek masih menjadi tempat yang suci dimana menjadi tempat meninta permohonan kepada yang maha kuasa ketika terjadi suatu hal yang merugikan masyarakat sekitarnya seperti pada saat kemarau berkepanjanagan, wabah penyakit yang menyerang masyarakat di daerah tersebut. Dengan meminta pertolongan itu maka bencana yang di alami masyrakat setempat dapat teratasi. Hal ini yang menjadi keyakinan masyarakat di daerah jelukwaru.

Di masa sekarang pun  masih dipercayai oleh masyarakat untuk memohon sesuatu yang menguntungkan bagi masyarakat sekitarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu disebabkan masih kentalnya kepercayaan masyarakat setempat terhadap peninggalan para wali.

Kaitannya  bale beleq dengan pancasila yaitu pada sila pertama ( ketuhanan yang maha esa ) , sila ke tiga ( persatuan indonesia ).

Pada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dimana masuknya agama hindu/buda dan islam yang ada di daerah sekitar bale beleq jeruwaru.

 Pada sila ketiga “Persatuan Indonesia” dimana kebersamaan dan menyatunya  masyarakat wilayah timur dalam membangun wilayah ini untuk transportasi dan proses perdagangan bagi masyarakat serta penjajah jepang dan belanda.

ckckckc

menurunya kepercayaan masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.         LATARA BELAKANG

Di Indonesia saja ada ribuan kasus sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum. Kasus yang ribuan itu pun hanya sebagaian  kasus yang sempat tercatat dan diproses dipengadilan. Dalam keseharian sulit dihitung berapa banyak terjadi pelanggaran hukum. beberapa hal diantaranya alasan seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Alasan yang paling umum kenapa seseorang melanggar hukum adalah dengan alasan tidak tahu ada aturan hukum. Alasan ini sebenarnya alasan klasik, karena setiap tindakan manusia ada aturan yang mengaturnya, apalagi jika negara sudah menyatakan dirinya negara hukum. Alasan ini tidak membebaskan seseorang dari saksi hukum, dan Banyak orang tahu aturan hukum ketika melakukan suatu tindakan atau perbuatan, tetapi aturan itu dilanggar dan diabaikan. Biasanya orang seperti ini merasa hukum telah menjadi penghabat bagi pencapaian keinginannya. Dan juga Kebanyakan orang memberikan alasan mengapa ia melanggar hukum karena terpaksa. Orang itu merasa tidak ada pilihan lain, ia tepaksa melakukannya bisa jadi karena kondisi ekonomi, social atau dilakukan atas perintah atasan, atau pun karena diancam. Alasan terpaksa terkadang hanya merupakan alibi, sebab keadaan terpaksa dalam hukum itu ada ukuran dan nilainya. Sabar adalah sebagian dari iman. Tetapi seseorang melanggar hukum karena tidak sabar, sehingga tidak mampu mengendalikan dirinya, dan emosinyalah yang meledak. Biasanya perbuatan melanggar hukum pada orang seperti ini, oranganya tidak berfikir panjang dan tidak memikirkan akibat hukum dari perbuatan atau tindakkannya. Bagi orang serupa ini, urusan hukum belakangan yang terpenting baginya ia harus puaskan dan salurkan emosinya terlebih dahulu.

1.2.                      RUMUSAN MASALAH

1 Bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang di terapkan di Indonesia?

2         Bagaimana pemahaman masyarakat tentang hukum yang di terapkan di Indonesia?

3        Bagaimana  pemerintah menyikapi masalah terkait dengan menurunnya kepercayaan terhadap hukum yang ada di Indonesia?

1.3.                     MANFAAT DAN TUJUAN

TUJUAN

1.      Mengetahui pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada di  Indonesia

2.      Mengetahui kebijakan apa saja yang di lakuakn oleh pemerintah terkait dengan menurunya kepercayaan terhadap hukum yang ada di Indonesia

MANFAAT

1.      Menambah wawasn tentang pemahaman hukum yang ada di masyarakat

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang di terapkan di Indonesia.

      Banyaknya pelanggaran hukum ditengah kehidupan masyarakat berdasarkan analisa sebab ketidak mengertinya masyarakat akan ketentuan aturan dan hukum yang ada sebagai pagar kehidupan dan tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Adanya keterbatasan pengetahuan tentang hukum dalam masyarakat merupakan pengejauantahan pemerintah daerah tidak melakukan berbagai kegiatan menyangkut hukum. Era orde baru merupakan satu kenangan dan satu kesepakatan ketika itu, banyak kegiatan pemerintah melakukan penyuluhan hukum, termasuk didalamnya Hakim masuk desa, jaksa masuk desa dan lain sebagainya. Perjalanan program ini merupakan perang terhadap buta dan tulinya masyarakat terhadap hukum dan memberikan penerangan segala bentuk pelanggaran yang akan mengancam kehidupan masyarakat ketika itu.

     Adanya keterlibatan semua pihak berperan aktif dalam program penyuluhan, baik ormas, orpol, dan berbagai lembaga masyarakat yang ada. Pemerintah dan masyarakat harus bersama memerangi permasalahan memberikan pencerdasan terhadap masalah hukum serta aturan maupun Perda yang ada didaerah dan menyangkut sosialisasi pemerintah setidaknya melibatkan pihak lembaga non pemerintahan dalam pelaksanaanya.

     Persoalan persoalan hukum yang dialami masyarakat selama ini merupakan sebab ketidak mengertian masyarakat atas hukum. Namun tidak serta merta masyarakat yang harus disalahkan, justru pemerintah daerah harus senantiasa memacu semangat untuk melakukan sosialisasi hukum, utama hal yang paling menyentuh kehidupan masyarakat.

2.2   pemahaman masyarakat tentang hukum yang di terapkan di Indonesia.

     Pemahaman masyarakat tentang hukum yang di terapkan di Indonesia kurang dipahami dan  Dewasa ini banyak sekali masyarakat yang melakukan tindakan melanggar, baik itu melanggar norma maupun hukum. Kebanyakan masyarakat bukanya tidak tahu arti dan fungsi norma dan hukum, hanya saja mereka berusaha menutup diri dan seolah-olah acuh terhadap nilai dan norma itu sendir.

     Yang paling mengkhawatirkan adalah hal ini justru kebanyakan dilakukan oleh generasi muda, ironis memang ketika kita mengkaji berbagai macam permasalahan yang terkait dengan anak muda, karena masalahnya sangat kompleks dan sangat sulit diatasi, bukan berarti kita harus berdiam diri dan tidak malakukan apa-apa, karena sejatinya secara kodrati dalam setiap individu manusia menginginkan adanya sebuah aturan yang dapat digunakan sebagi pijakan , yang tidak lain adalah norma agama.

     Sebenarnya masyarakat bukan tidak faham tentang ketentuan norma dan hokum ini, hanya saja ini dikarenakan adanya sifat Defisiensi Sosial. Dari pemaparan diatas kami akan berusaha mengkaji perihal penyebab masyarakat tidak mematuhi Norma dan Hukum.

2.3 Peran  pemerintah menyikapi masalah terkait dengan menurunnya kepercayaan terhadap hukum yang ada di Indonesia.

     Pentingnya Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum Sebelum berangkat ke pertanyaan itu, satu hal yang harus dikemukakan adalah pentingnya ada upaya dari pemerintah, di samping dari lembaga yudikatif sendiri, untuk melakukan hal ini. Setidaknya ada tiga alasan perlunya ada kebijakan dari pemerintah dalam penegakan hukum. Pertama, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan rakyatnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara. Bagi Indonesia sendiri, pernyataan tujuan bernegara sudah dinyatakan dengan tegas oleh para pendiri negara dalam Pembukaan UUD 1945, di antaranya: melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Bukan hanya pernyataan tujuan bernegara Indonesia, namun secara mendasar pun gagasan awal lahirnya konsep negara, pemerintah wajib menjamin hak asasi warga negaranya. Memang, dalam teori pemisahan kekuasaan cabang kekuasaan negara mengenai penegakan hukum dipisahkan dalam lembaga yudikatif. Namun lembaga eksekutif tetap mempunyai tanggung jawab karena adanya irisan kewenangan dengan yudikatif serta legislatif dalam konteks checks and balances; dan kebutuhan pelaksanaan aturan hukum dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan sehari-hari. Kedua, tidak hanya tanggung jawab, pemerintah pun punya kepentingan langsung untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya. Birokrasi dan pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik, serta keamanan masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang baik, akan muncul pula stabilitas yang akan berdampak pada sektor politik dan ekonomi. Menjadi sebuah penyederhanaan yang berlebihan bila dikatakan penegakan hukum hanyalah tanggung jawab dan kepentingan lembaga yudikatif. Ketiga, sama sekali tidak bisa dilupakan adanya dua institusi penegakan hukum lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Penegakan hukum bukanlah wewenang Mahkamah Agung semata. Dalam konteks keamanan masyarakat dan ketertiban umum, Kejaksaan dan Kepolisian justru menjadi ujung tombak penegakan hukum yang penting karena ia langsung berhubungan dengan masyarakat. Sementara itu, dalam konteks legal formal, hingga saat ini pemerintah masih mempunyai suara yang sigifikan dalam penegakan hukum. Sebab, sampai dengan September 2004, urusan administratif peradilan masih dipegang oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Karena itu, Pemerintah masih berperan penting dalam mutasi dan promosi hakim, serta administrasi peradilan. Evolusi masyarakat hingga menjadi organisasi negara melahirkan konsep tentang adanya hukum untuk mengatur institusi masyarakat. Karenanya, ada asumsi dasar bahwa adanya kepastian dalam penegakan hukum akan mengarah kepada stabilitas masyarakat. Dan memang, selama hukum masih punya nafas keadilan, walau terdengar utopis, kepastian hukum jadi hal yang didambakan. Sebab melalui kepastian inilah akan tercipta rasa aman bagi rakyat. Kepastian bahwa kehidupan dijaga oleh negara, kepentingannya dihormati, dan kepemilikan yang diraihnya dilindungi. Tidak berhenti di situ. Bagi Indonesia sendiri, penegakan hukum bukan cuma soal mendorong perbaikan politik dan pemulihan ekonomi. Harus disadari bahwa penegakkan hukum justru merupakan ujung tombak proses demokratisasi. Sebabnya, melalui penegakan hukum ini Indonesia dapat secara konsisten memberantas korupsi yang sudah mengakar dengan kuat di berbagai sektor, menjalankan aturanaturan main dalam bidang politik dan ekonomi secara konsisten. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan tegas, pemulihan ekonomi dan tatanan politik juga bisa didorong percepatannya..

BABA III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Pendapat  masyarakat  tentang hukum yang ada di Indonesia beragam ada yang tahu dan ada yang tidak tahu tentang apa itu hukum. Hal ini di sebabkan karena beberapa faktor salah satunya kurang adanya sosilisai tentang hukum

Di sini peran pemerintah tidak optimal mensoialisaikan secara langsung  tentang hukum di mana pemerintah hanya berdasarkan pada dalil fiktif  hukum yaitu bahwa setelah undang-undang atau praturan di bentuk dan di sebarluaskan,maka  masyarakat di anggap tau tentang undang-undang atau peraturan yang telah di buat, buktinya  banyak masyarakat yang melanggar hukum bahakan anak muda seklipun banyak yang melanggar hukum.

 Bukannya dengan adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan atau ditegakkan. Pelaksanaan  hukum yang tegas, konsekuen, penuh dedikasi dan tanggung jawab, tetapi  kurang adanya sikap yang tegas dan konsekuen dari para petugas penegak hukum, kurangnya dedikasi dan tanggung jawab yang menyebabkan menurunya kepercayaan darai masyarakat, di lihat dari acra kerjannya para peneggak hukum yang kurang tegas dan  yang bias di kalahkan dengan “uang” di mana yang di maksud di sini oran yang mempuyai banayak uang lebih berkuasa dari orang yang tidak mempuyai uang jadi di sini tidak tampak keadilannya.

3.2 Saran

Pemerintah harus  lebih menegakan hukum dan pemeritah harus lebih banyak mensosialisaikan apa sebnrnya hukum itu secra langsung ke masyarakt-masyarakat agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau pelanggar-pelanggaran terhadap hukum

DAFTAR PUSTAKA

Gramsci, Antonio. Prison Notebooks. London: Lawrence and Wishart, 1971. Jayasuriya, Kanishka. “The Rule of Law and Governance in the East Asian State,” Asian Law Vol. 1, 107.  Mahkamah Agung RI. Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003

Karikatur: http://kartunmartono.files.wordpress.com/ 

.

LAMPIRAN

wawancara

P : Bagaimana pengetahuan  anda tentang hukum di Indonesia  ?

R : hukum di Indonesia harus lebih di tegakkan lagi karena penegakannya masih kurang optimal.

      Penegakan hukum di Indonesia hanya tajam ke bawah saja tetapi tumpul ke atas, maksudnya tajam

      kepada rakyat biasa sedangkan tumpul kepada pejabat-pejabat.

P : Bagaimana pemahaman anda tentang hukum yang berlaku di kalangan masyarakat ?

R : pemahaman saya, banyak masyarakat yang tidak tahu dan tidak paham tentang hukum, sehingga

     banyak terjadi penyimpangan dalam masyarakat.

P : Apa sebabnya anda bisa mengatakan seperti itu ?

R : kita bisa liat sendiri fenomena yang terjadi saat ini, banyak kasus yang terjadi tetapi penyelesaiannya

      kurang maksimal.

P : Contohnya seperti apa ?

R : contohnya saja  kasus seseorang yang mengambil 1 buah mangga di hukum penjara sekian tahun,

      sedangkan kasus korupsi dan sebagainya hukumannya belum maksimal diterapkan. Dimana rasa

      keadilannya? Seperti yang kita ketahui tujuan hukum itu adalah keadilan, kepastian dan

      kemanfaatan. Apakah adil seseorang mengambil 1 buah mangga terus di hukum penjara ?

P : Apa saran anda untuk pemerintah agar kepercayaan ada pada hukum di Indonesia kembali ?

R : saran saya, pemerintah dalam penegakan hukum harus adil seadil adilnya tanpa memandang status

     sosial. Entah itu pejabat atau masyarakat biasa. Seperti yang dimaksud dalam asas equality before the

     law, bahwa setiap masyarakat sama dimuka hukum.

 

 

Video Lucu

Beberapa Gambar Keindahan Matahari

Peryaan Tahun Baru di Jepang